Sebagai bentuk konkret, pemerintah juga mulai membatasi penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar fosil. Kebijakan ini menjadi sinyal awal perubahan pola konsumsi energi di lingkungan pemerintahan.
“Jadi yang masih berbahan fosil kita coba efisienkan, kita kurangi penggunaan kendaraan-kendaraan yang berbasis fosil, dan pemerintah memulai untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas,” ujarnya.
Selain sektor energi, pemerintah juga mengakselerasi berbagai program prioritas lain yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional, mulai dari ketahanan pangan hingga penguatan industri.
“Ada yang kita menangani masalah swasembada pangan, ada kita fokus untuk mengejar swasembada energi, ada juga kita fokus untuk menangani masalah pendidikan baik infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya, ada juga kita yang menangani dengan bekerja keras luar biasa untuk masalah ekonomi dengan kita kemudian membentuk Danantara, kemudian juga salah satu kuncinya adalah industrialisasi dan hilirisasi,” ujarnya.
Seluruh program tersebut dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus meningkatkan kemandirian bangsa di berbagai sektor strategis.
Di akhir pernyataannya, pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dijalankan berorientasi pada kepentingan publik.
“Insyaallah kami semua berkomitmen untuk mengelola dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, orientasi Bapak Presiden selalu untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat,” pungkas Mensesneg.
