PURWOKERTO, MyInfo.ID – Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan penataan kelembagaan melalui perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas birokrasi dan mempercepat pelayanan publik. Implementasi kebijakan tersebut ditandai dengan pelantikan 159 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Pendopo Si Panji Purwokerto, Kamis (1/1/2026).
Pelantikan yang dihadiri Wakil Bupati Banyumas Lintarti, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie, serta jajaran pejabat daerah itu menjadi momentum konsolidasi organisasi pemerintahan dalam menghadapi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.
Dalam sambutannya, Bupati Sadewo menegaskan bahwa penataan SOTK bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan bagian dari ikhtiar serius membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.
“Penataan organisasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan ikhtiar bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Tujuan akhirnya jelas, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah,” tegas Sadewo.
Ia menekankan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Para pejabat yang baru dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsi baru tanpa menunda-nunda.
Sadewo juga mengingatkan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi agar lebih lincah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mendorong percepatan kinerja dengan meninggalkan cara kerja lama yang berbelit-belit dan tidak adaptif.
“Jadilah peminpin yang lincah agar organisasi mampu merespons persoalan dengan cepat dan progresif dalam mengejar target pembangunan dengan berkolaborasi total dan menghapus sekat-sekat ekosektoral antarperangkat daerah sehingga pembangunan berjalan dalam satu irama yang saling melengkapi,” lanjutnya.
Menurut Sadewo, penataan SOTK juga diarahkan untuk memastikan seluruh perangkat daerah bergerak selaras mendukung program strategis kepala daerah dan wakil kepala daerah.
