Namun, Nungky mengakui pelaksanaan program tidak lepas dari tantangan.
“Program ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan regulasi lokal yang jelas, koordinasi antar sektor, hingga pengawasan distribusi makanan yang memadai. Adanya laporan terkait kualitas makanan dan kasus dugaan keracunan menambah urgensi evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari total 86 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyumas, sebanyak 64 sudah beroperasi, sementara 22 lainnya masih menunggu izin. Program ini juga ditopang oleh 62 ahli gizi, 62 sarjana penggerak pembangunan Indonesia, dan 27 yayasan mitra.
Koordinator MBG Banyumas, Lucky, mengungkapkan hingga kini ada dua SPPG yang diberhentikan sementara akibat indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Antisipasi ini perlu dilakukan karena saat ini media sosial begitu masif memberitakan dugaan KLB. Dari badan misi nasional pun sudah memberi solusi untuk memberhentikan sementara SPPG yang bermasalah hingga waktu yang ditentukan,” jelas Lucky.
Ia menuturkan, sejak Kamis hingga Minggu lalu pihaknya intensif berkoordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk memantau perkembangan kasus.
“Setiap pagi dan sore kami wajib memperbarui laporan jumlah kasus yang kemudian diserahkan ke pusat. Peran Puskesmas dan Dinas Kesehatan sangat penting. Kami meminta dukungan penuh agar pemantauan di lapangan bisa maksimal, terutama di dapur-dapur yang menjadi titik rawan,” tambahnya.
