Langkah ini diyakini dapat mempercepat pemerataan akses listrik tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Sebagai bagian awal program, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meresmikan 55 pembangkit listrik berbasis energi terbarukan pada Juni 2025. Pembangkit tersebut terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas mencapai 379,7 Megawatt, tersebar di 15 provinsi.
Hingga pertengahan 2025, sejumlah proyek PLTS perdesaan telah memasuki tahap konstruksi dan uji coba. Beberapa desa bahkan sudah menikmati sambungan listrik perdana.
Rasio elektrifikasi nasional Indonesia tercatat 99,83% pada akhir 2024. Karena itu, program Lisdes 2025–2029 difokuskan untuk menuntaskan kantong-kantong desa yang masih belum teraliri listrik.
Dengan target lima tahun ke depan, pemerintah berharap listrik dapat mendukung peningkatan pelayanan publik, mendorong aktivitas ekonomi, hingga memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T.
“Dengan tambahan kapasitas EBT desa dan sambungan rumah tangga baru, Lisdes 2025–2029 diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, menggerakkan perekonomian lokal, hingga mengurangi emisi karbon, dengan memperluas pemanfaatan PLTS yang cepat bangun dan minim jejak karbon,” tutur Yuliot.
Program Lisdes sendiri bukan hal baru. Hingga akhir 2024, pemerintah bersama PLN telah berhasil melistriki 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia. Selain itu, sejak 2022 hingga 2024, Kementerian ESDM juga menyalurkan 367.212 sambungan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) khusus bagi rumah tangga tidak mampu.
Semua ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan: memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapat akses terhadap listrik yang layak, andal, dan berkelanjutan.
