“Besok kami diundang BKPSDM untuk audiensi lanjutan, dan DPRD akan mendampingi,” jelas Miqdad. Forum juga menyerahkan dokumen 135 halaman berisi tuntutan, prestasi pegawai, dan daftar nama yang belum diangkat.
Subagyo menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib pegawai BLUD. “Mereka telah berjasa menyehatkan masyarakat Banyumas. Kami akan upayakan pengangkatan PPPK, baik penuh maupun paruh waktu,” tegasnya.
Ia juga meminta pegawai tetap optimistis. “Tetaplah semangat dan berdoa. Semoga ada jalan terbaik bagi semua,” pesannya.
Sebelumnya, 1.180 honorer kesehatan kategori R4 mendesak Pemkab Banyumas mengusulkan nama mereka dalam rekrutmen PPPK Paruh Waktu TA 2024. Tenggat pengusulan dari BKN adalah 14 Agustus 2025. Jika tidak diproses, mereka terancam dialihkan menjadi tenaga outsourcing atau bahkan dirumahkan.
Forum Pegawai BLUD berharap proses ini segera diselesaikan sebelum batas akhir 20 Agustus 2025. Mereka mengajak seluruh rekan R2, R3, dan R4 untuk terus bersabar dan mengawal langkah ini hingga tuntas.
