Sejalan dengan itu, pemerintah memastikan harga gabah petani tetap berada di level Rp6.500 per kg, sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Saat ini, serapan gabah oleh Bulog meningkat dua kali lipat menjadi 6.000 ton per hari.
Kementan juga mencatat adanya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 122,64 pada Juli 2025. Angka ini menjadi indikator bahwa kesejahteraan petani mengalami perbaikan nyata.
Di sisi lain, masyarakat mulai merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Harga beras turun di 15 provinsi sejak 26 Agustus 2025, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Aceh, dan Sumatera Utara. Bahkan di ritel modern, harga beras rata-rata terkoreksi turun Rp1.000 per kg, seiring dengan distribusi beras SPHP yang kini mencapai 6.000 ton per hari dan akan ditingkatkan menjadi 10.000 ton per hari.
“Pemerintah menjaga dua kepentingan sekaligus: petani tidak dirugikan, rakyat tetap bisa tersenyum. Itulah keberpihakan kami,” kata Amran.
Dengan stok beras yang cukup, harga yang mulai terkendali, serta sikap tegas menghadapi mafia pangan, Amran optimistis Indonesia mampu memperkuat kedaulatan pangan.
“Kami tidak hanya ingin swasembada, tapi juga kedaulatan pangan yang membuat bangsa ini berdiri tegak tanpa tekanan,” pungkasnya.
