JAKARTA, MyInfo.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan berhasil tanpa pembenahan menyeluruh terhadap iklim investasi nasional. Menurutnya, daya saing Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia yang tercermin dari keputusan Nvidia memilih Johor sebagai lokasi ekspansi investasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking, sebuah kelompok kerja yang dirancang untuk mengurai berbagai hambatan investasi yang muncul di lapangan. Task force ini akan menjadi kanal resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala nyata yang menghambat aktivitas bisnis. Hal tersebut diungkapkan Menkeu dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta Senin (01/12).
“Di situ, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking,” ujar Menkeu dikutip Selasa (2/12/2025).
Menkeu menilai bahwa penyelesaian hambatan ekonomi harus berbasis kondisi faktual di lapangan, bukan hanya bertumpu pada aturan di atas kertas. Ia menyoroti pengalaman pada periode 2016–2019, saat pemerintah berhasil menangani 193 kasus debottlenecking dengan nilai total investasi mencapai Rp894 triliun.
Berdasarkan keberhasilan tersebut, Menkeu optimistis mekanisme baru ini dapat mempercepat perbaikan ekosistem investasi Indonesia.
“Ke depan, kita akan perbaiki itu, sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan, nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, tapi dari lapangan ini ke peraturan nanti,” jelasnya.
Selain pembenahan birokrasi, pemerintah juga berupaya memperkuat pasar domestik agar tidak dibanjiri produk impor ilegal, termasuk barang bekas yang masuk tanpa regulasi. Pengetatan ini bertujuan memberi ruang lebih luas bagi industri nasional untuk tumbuh dan bersaing.
Pemerintah menilai bahwa stabilitas pasar dalam negeri menjadi fondasi penting, terutama ketika Indonesia mendorong lonjakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif dalam beberapa tahun mendatang.
Menurut Menkeu, Indonesia membutuhkan kombinasi kebijakan yang solid untuk mencapai target pertumbuhan ambisius tersebut. Kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter, peningkatan permintaan domestik, serta iklim investasi yang kondusif menjadi tiga pilar utama yang harus diperkuat.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% mulai tahun depan, kemudian meningkat secara bertahap menuju 8% dalam 4–5 tahun ke depan.
“Jadi, tumbuh 8%, susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan dan iklim investasi perbaiki,” pungkasnya.
