Dari kelompok Cipayung, Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa isu utama yang mereka sampaikan adalah perlindungan terhadap aktivis.
Sedangkan Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyullah Cokro, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Bahwasanya ada kendala-kendala yang akan dihadapi oleh pemerintahan itu juga bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum agar kita mahasiswa, agen-agen intelektual, kaum cendekiawan itu juga bisa membantu tidak hanya menuntut tapi juga membantu karena kita semuanya pasti menginginkan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan terdidik,” jelasnya.
Risyad menambahkan bahwa pemerintah sudah menerima masukan mahasiswa dengan baik dan berjanji menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait.
“Ya intinya, aspirasi diterima dan akan ditindaklanjuti secepat-cepatnya dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di bawahnya. Jadi kita tunggu saja respons berikutnya dari pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan semua masalah bisa diselesaikan,” katanya.
Para mahasiswa sepakat bahwa pertemuan di Istana Negara ini menjadi awal penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan generasi muda.
“Pertemuan malam ini memberikan kita semangat untuk terus mengkritik dan mengoreksi bangsa Indonesia. Terima kasih karena beliau sampaikan bahwa kritik dan koreksi adalah bentuk kecintaan masyarakat terhadap negara,” tutur salah satu perwakilan mahasiswa.
Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra, di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI. Kehadiran yang beragam ini menunjukkan keterbukaan pemerintah untuk merangkul seluruh elemen mahasiswa dalam membangun bangsa.
