“Untuk harga kemungkinan besar masih menyesuaikan dari Kementerian Keuangan. Tarifnya Rp3.900 untuk umum dan Rp2.000 untuk tarif khusus,” ungkapnya.
Meski demikian, pihak pengelola masih akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, mengingat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tercantum tarif angkutan sebesar Rp5.000.
Sementara itu, jam operasional Koridor 4 dimulai sejak pukul 04.45 WIB dari Terminal Bulupitu menuju Terminal Kejawar RSUD Banyumas, dengan keberangkatan terakhir pada pukul 19.00 WIB.
Anggota DPR RI Komisi V, Novita Wijayanti, menilai peluncuran Koridor 4 sebagai langkah strategis untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.
“Ini adalah launching BTS Trans Banyumas Koridor 4. Kami berharap ini bisa membantu masyarakat menggunakan transportasi yang lebih baik, lebih sehat, lebih bersih, lebih aman, dan murah. Banyak sisi positif yang bisa diraih,” kata Novita.
Terkait keberlanjutan subsidi, Novita menegaskan bahwa sudah terdapat nota kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah, serta evaluasi akan terus dilakukan.
“Karena sudah ada MOU antara pusat dan kabupaten, pasti akan kita kaji dan bahas kembali ke depannya. Yang pasti sekarang kita bisa launching ini, Alhamdulillah, dan selanjutnya akan berproses melihat kondisi ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwa pembukaan Koridor 4 merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan layanan Trans Banyumas menjangkau wilayah selatan, bahkan hingga Lumbir.
Ia menekankan bahwa penambahan koridor tidak berarti penambahan jumlah armada.
“Ini penambahan koridor, bukan penambahan bus. Dari hitungan Mas Ipung, Koridor 4 punya prospek sangat bagus. Jadi bus di koridor lain dikurangi dan dialihkan ke Koridor 4. Jumlah bus tetap,” jelas Sadewo.
Terkait pendanaan, Sadewo memastikan subsidi operasional masih aman hingga 2026. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar, sementara dukungan dari pemerintah pusat mencapai Rp24 miliar, meski realisasi awal baru Rp12 miliar dan akan ditambah kembali.
“Untuk 2026 masih ada subsidi, meski tidak full dari APBN. Tapi 2027 nanti sudah tidak ada subsidi dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
