BANYUMAS, MyInfo.Id – Layanan angkutan massal Buy The Service (BTS) Trans Banyumas kembali diperluas. Koridor 4 Trans Banyumas resmi diluncurkan pada Senin (28/12/2025) di Pendopo Adipati Merapat, Kecamatan Banyumas, dan dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2026.
Peluncuran koridor baru ini menjadi jawaban atas kebutuhan transportasi publik masyarakat Banyumas bagian selatan yang selama ini belum terlayani secara optimal. Koridor 4 menghubungkan Terminal Bulupitu Purwokerto hingga kawasan Kota Lama Banyumas, dengan titik akhir di Terminal Kejawar RSUD Banyumas.
Adapun rute lengkap Koridor 4 meliputi Terminal Bulupitu – Berkoh – Kecamatan Kalibagor – Alun-alun Banyumas – Terminal Kejawar – Depo Pelita – Kota Purwokerto – Pasar Wage – MAN 2 – Berkoh, lalu kembali ke Terminal Bulupitu.
Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipoeng Martha Marsikun, menjelaskan bahwa pengoperasian Koridor 4 dilakukan tanpa penambahan armada maupun anggaran baru.
“Untuk launching Trans Banyumas Koridor 4, kami tidak ada penambahan unit bus ataupun penambahan anggaran. Jadi kami memaksimalkan anggaran yang ada,” ujar Ipoeng.
Ia menambahkan, armada yang melayani Koridor 4 merupakan hasil pengalihan dari operasional Koridor 3A dan 3B. Total terdapat delapan unit bus operasional dan satu unit cadangan, sehingga sembilan armada siap melayani rute baru tersebut.
Menurut Ipoeng, pembukaan Koridor 4 didasarkan pada hasil kajian serta masukan langsung dari warga Banyumas selatan yang telah lama menantikan layanan Trans Banyumas.
“Kami sudah melakukan penelitian atau wawancara ke masyarakat Kabupaten Banyumas bagian selatan. Mereka sudah menanti-nanti layanan Trans Banyumas. Banyak yang bertanya, kenapa namanya Trans Banyumas tapi tidak lewat Banyumas,” jelasnya.
Dengan beroperasinya Koridor 4 pada awal 2026, Trans Banyumas dipastikan menjangkau wilayah selatan Kabupaten Banyumas, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas transportasi publik yang lebih merata.
Terkait tarif, Ipoeng menyebut besarannya masih mengikuti ketentuan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.
