JAKARTA, MyInfo – Pemerintah memperkuat upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahap paling awal, yakni proses pencarian kerja di ruang digital. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah penipuan lowongan kerja online yang selama ini kerap menjebak calon PMI.
Penguatan perlindungan tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Kolaborasi ini difokuskan pada pencegahan praktik perekrutan ilegal yang memanfaatkan platform digital.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa ruang digital kini telah menjadi pintu utama bagi masyarakat dalam mencari pekerjaan, termasuk peluang kerja ke luar negeri. Karena itu, kehadiran negara dinilai krusial sejak tahap awal agar calon PMI tidak terjebak informasi palsu.
“Negara harus hadir dalam pelindungan PMI agar mereka tidak merasa berjalan sendiri, tapi didampingi sistem yang melindungi, memberdayakan, dan menyuarakan aspirasinya,” kata Meutya dalam acara Pendatanganan Nota Kerjasama Kementerian Komdigi dengan KP2MI di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
Data pemerintah menunjukkan, sepanjang Januari hingga pertengahan Desember 2025, lebih dari 300 laporan terkait lowongan kerja fiktif dan praktik perekrutan ilegal yang menyasar PMI telah ditindaklanjuti. Modus yang digunakan beragam, mulai dari iming-iming gaji tinggi hingga pemalsuan identitas perusahaan.
Untuk merespons ancaman tersebut, pemerintah mempercepat penanganan konten berbahaya di ruang digital. Tindakan tegas berupa penurunan konten (takedown) dilakukan terhadap akun dan unggahan yang terbukti menipu atau mengeksploitasi calon PMI.
“Kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih masif lagi untuk melakukan takedown terhadap konten-konten yang menipu, mengeksploitasi, dan menyesatkan para pekerja migran kita,” tutur Meutya Hafid.
Menurut Meutya, pencegahan penipuan sejak tahap pencarian kerja tidak hanya melindungi keselamatan PMI, tetapi juga memastikan penghasilan mereka dapat sampai kepada keluarga di tanah air. Dampak lanjutannya dinilai berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional.
Selain penindakan, pemerintah juga menyiapkan program literasi digital yang praktis bagi PMI dan keluarga mereka. Materi edukasi tersebut mencakup cara mengenali ciri penipuan online, pentingnya menjaga data pribadi, serta panduan memilih kanal informasi resmi terkait penempatan kerja ke luar negeri.
