News  

Kemhan Bahas Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara, Fokus pada Ancaman Non-Militer

Kemhan Bahas Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara, Fokus pada Ancaman Non-Militer
Kemhan Bahas Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara, Fokus pada Ancaman Non-Militer. Foto: Biro Infohan Setjen Kemhan

BOGOR, MyInfo.ID – Kementerian Pertahanan (Kemhan) terus melanjutkan agenda reformasi birokrasi di sektor pertahanan negara. Pada Rabu (20/8/2025), Sekretaris Jenderal Kemhan Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo resmi membuka Rapat Lanjutan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara yang digelar di Bogor.

Rapat tersebut diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setjen Kemhan sebagai bagian dari upaya berkesinambungan memperkuat sistem birokrasi pertahanan. Fokus utama pembahasan kali ini adalah klasifikasi ancaman non-militer yang dihadapi Indonesia, baik di level kementerian, lembaga, maupun instansi terkait.

Sekjen Kemhan menegaskan bahwa keterlibatan seluruh kementerian dan lembaga sangat penting agar klasifikasi ancaman non-militer bisa dilakukan secara tepat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan nasional.

“Ancaman yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks, ditandai dengan situasi volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA) yang penuh ketidakpastian, kerumitan, serta perubahan cepat. Hal ini mencakup krisis ekonomi, krisis pangan, perubahan iklim, krisis kesehatan, hingga ketegangan geopolitik global,” ujar Letjen TNI Tri Budi Utomo dalam keterangannya dikutip Kamis, 21/8/2025).

Rapat tersebut menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi sebagai panelis, antara lain Brigjen TNI Sanggam David, Dr. Kris Wijoyo Soepandji, Dr. Steven T. Sambouw, dan Dr. Hendra Wulan, dengan moderator Dr. Cecep Hidayat.

Para narasumber ini memberikan pandangan strategis mengenai dinamika ancaman non-militer serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat daya tahan bangsa.

Kegiatan ini turut melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, yang memiliki peran penting dalam penanganan ancaman non-militer sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Koordinasi lintas sektor yang solid diharapkan mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan rakyat Indonesia di tengah tantangan global yang semakin dinamis.

Related Images:

Follow WhatsApp Channel My Info untuk update berita terkini setiap hari! Follow