News  

Kemendikdasmen Dorong Penguatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat. Foto: Kemendikdasmen

Dalam kesempatan tersebut, Atip juga meminta tim pendampingan di daerah agar tidak hanya fokus pada aspek teknis seperti menu dan distribusi logistik. Ia menekankan pentingnya memasukkan edukasi gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ke dalam kurikulum melalui pendekatan pembelajaran yang relevan.

“Libatkan guru-guru dalam setiap aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang menjadikan kesehatan dan gizi sebagai tema sentral. Kita harus mencetak generasi yang cerdas secara kognitif, tetapi juga sadar gizi seumur hidup,” tuturnya.

Atip menutup sambutannya dengan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah menjalankan Rakor MBG dengan baik. Ia mengajak seluruh UPT kembali ke daerah masing-masing dengan semangat baru.

“Marilah kita kembali ke daerah masing-masing dengan membawa semangat baru Mengubah Gizi menjadi Prestasi, Mengubah Program menjadi Budaya,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Direktur SMP Maulani Mega Hapsari memaparkan bahwa rakor tidak hanya menghasilkan rangkuman diskusi, tetapi juga dua dokumen strategis yang menjadi pijakan pelaksanaan MBG pada 2026.

Capaian pertama adalah Dokumen Final Rekomendasi Teknis MBG kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Dokumen ini merupakan hasil konsensus UPT dari seluruh Indonesia. Isinya mencakup penyempurnaan standar menu harian, pedoman penguatan kebersihan dan keamanan pangan di sekolah, serta mekanisme pelaporan real-time yang lebih adaptif terhadap kondisi budaya lokal dan ketersediaan pangan daerah.

Rekomendasi ini diharapkan menjaga kualitas gizi yang diberikan kepada siswa, bukan hanya memastikan jumlah sajian.

Capaian kedua adalah Peta Strategi Pendampingan dan Advokasi MBG 2026 yang Definitif. Dokumen ini menjadi komitmen UPT untuk bertransformasi dari pelaksana teknis menjadi konsultan mutu pendidikan dan agen advokasi kebijakan daerah. Peta tersebut berisi target advokasi kepada pemerintah daerah, termasuk dorongan terhadap alokasi APBD agar selaras dengan kebijakan MBG pusat.

Dokumen itu juga menegaskan integrasi edukasi melalui penerapan Modul Edukasi Gizi dan PHBS dalam program Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah-sekolah sasaran pada tiap wilayah.

Seluruh hasil Rakor MBG 2025 dianggap mampu menjawab tantangan pelaksanaan program di lapangan. Maulani menegaskan bahwa MBG bukan sekadar memberi makan anak.

“Kita tidak hanya memberi makan, kita sedang membentuk kebiasaan sehat dan mendukung daya serap belajar siswa,” pungkasnya.

Related Images:

Follow WhatsApp Channel My Info untuk update berita terkini setiap hari! Follow