Sementara itu, Ririn, warga lainnya, mengaku pernah mendapat pesan bernada kasar dari pihak yang diduga pengelola dapur MBG.
“Saya sempat diperlakukan kasar lewat chat, pakai kata-kata yang tidak pantas. Begitu saya posting di status, malah ramai,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Fraksi Gerindra, Alfiatun Khasanah, meminta pihak pengelola SPPG tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat dan menjalankan program sesuai pedoman teknis.
“Saya tidak rela program bagus seperti MBG ini dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Tolong taati SOP dan juknis supaya tujuan program tercapai,” tegas Alfiatun.
Ia juga mendesak agar pengelola dapur meminta maaf jika terbukti melakukan kesalahan. “Kalau memang salah, ya akui dan minta maaf. Jangan justru menyakiti masyarakat dengan kata-kata kasar dan intimidasi,” ujarnya.
Alfiatun menambahkan, pihaknya akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di daerah pemilihannya.
“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di wilayah timur Banyumas. Jangan sampai semangat pemerintah untuk menyehatkan anak bangsa justru terciderai karena ulah segelintir pihak,” katanya menegaskan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dasar di berbagai daerah, termasuk Banyumas. Namun, dalam pelaksanaannya, kualitas makanan dan mekanisme pengawasan masih menjadi perhatian masyarakat.
