“Saya ditugaskan Presiden memastikan Kopdes ini berjalan dengan baik,” tegas Zulkifli Hasan.
Model ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok pangan desa, menekan biaya distribusi, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menilai kehadiran KDMP Kalimanah Wetan sebagai contoh konkret bagaimana kolaborasi lintas sektor mampu mempercepat pembangunan desa dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi dukungan TNI, baik dari Kodam, Korem, maupun Kodim, sehingga program ini bisa berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Fahmi, koperasi desa ini berpotensi membuka peluang usaha baru, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya beli dan kemandirian ekonomi warga.
Dandim 0702/Purbalingga Letkol Untung Iswahyudi menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pembangunan KDMP tidak hanya bertujuan mempercepat proses, tetapi juga memastikan proyek memberikan dampak sosial yang nyata.
Ia menyebut, dari target 144 titik koperasi yang dibebankan, saat ini telah terbangun 111 titik di wilayah Purbalingga. Seluruhnya ditargetkan mulai beroperasi pada Maret mendatang.
“Dalam proses pembangunan kita melibatkan 100 persen masyarakat lokal, baik tenaga kerja maupun materialnya, sehingga bisa memberikan manfaat penyediaan lapangan pekerjaan dan permintaan material dari wilayah setempat,” katanya.
Letkol Untung menambahkan, jumlah koperasi akan disesuaikan dengan jumlah desa di Purbalingga yang mencapai 239 desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Dengan konsep koperasi yang menampung produksi lokal, mendukung distribusi pangan, serta menyediakan layanan kebutuhan pokok dan sarana usaha, KDMP diharapkan menjadi tulang punggung gerakan ekonomi rakyat. Keberadaan koperasi desa ini juga dipandang strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
