Dalam upaya menjaga ketepatan sasaran, Pemprov Jateng meminta seluruh kepala daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak). Fokus pengawasan diarahkan pada sektor usaha seperti hotel, restoran, katering (horeka), hingga laundry yang masih menggunakan LPG 3 kg.
Pelaku usaha tersebut akan didorong beralih ke LPG non-subsidi agar distribusi subsidi tidak melenceng dari peruntukannya.
Selain itu, pemerintah juga menggandeng aparat penegak hukum untuk menindak praktik ilegal, seperti penimbunan dan pengoplosan LPG. Koordinasi dengan Polda Jawa Tengah terus diperkuat guna memastikan distribusi tetap bersih dari penyimpangan.
Dari sisi distribusi, Pertamina memastikan kondisi stok dalam keadaan aman. Executive General Manager Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, menyebut ketahanan stok LPG di Jawa Tengah mencapai 14.752 metrik ton.
“Kami memastikan penyaluran LPG berjalan optimal dengan stok yang aman, termasuk di Karanganyar. Pertamina juga terus meningkatkan pengawasan di lapangan serta mengimbau masyarakat untuk membeli di pangkalan resmi agar harga sesuai HET dan distribusi tetap terjaga,” jelasnya.
Untuk wilayah Karanganyar sendiri, alokasi harian LPG 3 kg mencapai 143,8 metrik ton yang disalurkan melalui agen dan pangkalan resmi.
Pemerintah dan Pertamina mengingatkan masyarakat agar membeli LPG hanya di pangkalan resmi demi mendapatkan harga sesuai ketentuan. Selain itu, warga juga diminta tidak melakukan penimbunan dan menggunakan energi secara bijak.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
