Temuan ini dinilai memperkuat dugaan bahwa mekanisme pengadaan tidak berjalan sesuai prinsip transparansi dan persaingan sehat sebagaimana diatur dalam tata kelola BUMN.
Selain dugaan pengaturan tender, persidangan juga mengungkap persoalan efisiensi pengadaan. Pertamina disebut lebih sering menggunakan skema spot yang bersifat insidentil dan berbiaya lebih tinggi, dibandingkan skema term yang seharusnya mampu memberikan harga lebih kompetitif melalui perencanaan jangka panjang.
Praktik ini dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya biaya operasional perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada keuangan negara.
Saksi Agus Purwono membenarkan keberadaan grup Garda Kencana beserta isi percakapan yang ditampilkan oleh JPU di hadapan majelis hakim.
“Keterangan ini semakin memperkuat dakwaan JPU mengenai adanya manipulasi dalam proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang mengakibatkan biaya operasional Pertamina menjadi jauh lebih tinggi,”
imbuh JPU.
Menutup pemaparannya, JPU menegaskan bahwa rangkaian bukti elektronik, termasuk keterlibatan perwakilan Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT), memberikan gambaran yang semakin jelas mengenai dugaan praktik penyimpangan dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina.
