“Kita harus mengupayakan infrastrukturnya dengan baik, terutama koneksi internet dan fasilitas pendukung digitalisasi. Selain itu, implementasi e-retribusi di tiga pasar secara cashless serta penggunaan QRIS untuk retribusi parkir juga menjadi fokus kami,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pengendalian inflasi dan digitalisasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kata kunci penguatan kita di high level meeting ini adalah sinergi, kolaborasi, dan komitmen seluruh stakeholder. Sebagus apapun program yang dirumuskan, tanpa kesamaan persepsi dan kerja sama, tujuan tidak akan tercapai,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Purbalingga, Gunanto Eko Saputro, memaparkan bahwa upaya pengendalian inflasi sepanjang 2025 dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Di sektor hulu, pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan irigasi di 13 lokasi, pembangunan jalan usaha tani di 29 titik, pengawasan distribusi pupuk dan pestisida, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemanfaatan teknologi drone untuk budidaya padi, serta bantuan benih cabai dan alat mesin pertanian (alsintan) bagi kelompok tani. Program pelatihan budidaya ikan berikut bantuan benih dan pakan juga turut digulirkan.
Sementara di sektor hilir, pengendalian dilakukan melalui koordinasi distribusi LPG 3 kilogram, inspeksi mendadak minyak goreng, serta pengawasan kesesuaian timbangan dan harga pangan di pasar, khususnya saat terjadi gejolak harga.
Tak hanya fokus pada inflasi, Pemkab Purbalingga juga menyiapkan agenda besar digitalisasi layanan publik pada 2026. Rencana tersebut mencakup penambahan pilot project Kartu Kredit Indonesia (KKI) di tiga OPD, penerapan SP2D online, pengajuan SPM online dengan tanda tangan elektronik, serta perluasan sistem pembayaran non-tunai.
Digitalisasi juga akan diterapkan pada pembayaran PBB-P2 secara cashless di Kecamatan Purbalingga, pengembangan billing center dan digitalisasi setoran BLUD/Puskesmas, serta perluasan e-retribusi di pasar, parkir, dan objek wisata.
