“Tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya,” tegas Airlangga.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup hemat energi, baik di rumah maupun tempat kerja. Penggunaan transportasi publik pun menjadi prioritas untuk menekan konsumsi energi.
Kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan implementasi.
“Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan dan pengaturan teknis ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, pemerintah memperkirakan kebijakan ini mampu menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun dari efisiensi BBM. Sementara potensi penghematan di masyarakat diperkirakan mencapai Rp59 triliun.
Selain itu, pemerintah juga melakukan refocusing anggaran kementerian/lembaga hingga Rp121,2 triliun–Rp130,2 triliun untuk dialihkan ke sektor prioritas.
Dalam upaya memperkuat ketahanan energi, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026.
“Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga.
Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat hingga Rp48 triliun.
Pemerintah juga akan memperketat distribusi BBM subsidi melalui sistem barcode aplikasi MyPertamina, dengan batas konsumsi maksimal 50 liter per kendaraan, kecuali untuk kendaraan umum.
Selain energi, pemerintah juga mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penyediaan makanan segar, khususnya untuk mendukung kualitas gizi masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi besar menuju ekonomi yang lebih efisien dan tangguh.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini,” pungkasnya.
