JAKARTA, MyInfo.id – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan penghargaan tinggi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas keberhasilannya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024.
Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, pada Senin (14/7) kemarin.
“Kami menyatakan apresiasi terhadap Kementerian ESDM yang telah menerima opini WTP atas LKPP Tahun 2024 oleh BPK,” ujar Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).
Peningkatan opini laporan keuangan Kementerian ESDM dari sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2023 menjadi WTP pada 2024, menjadi indikator kuat meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian tersebut.
Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional di sektor energi dan sumber daya mineral.
Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga memaparkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM. Total realisasi PNBP pada tahun 2024 mencapai Rp269,65 triliun, atau 113% dari target yang ditetapkan sebesar Rp238,39 triliun.
Capaian tersebut sebagian besar berasal dari subsektor minyak dan gas (migas), pertambangan mineral dan batubara (minerba), serta energi panas bumi.
“Realisasi PNBP sektor ESDM sampai Juni 2025 sudah mencapai Rp117,17 triliun atau 46% dari target APBN 2025 sebesar Rp254,49 triliun. Jadi, insyaallah target tahun ini bisa kita capai secara keseluruhan, meski tantangannya cukup besar,” kata Bahlil.
Komisi XII DPR RI berharap capaian opini WTP dan realisasi PNBP ini dapat menjadi semangat untuk mempertahankan tata kelola keuangan yang baik di sektor energi. Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, DPR RI dapat lebih optimal menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, demi memastikan bahwa setiap anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.
