“Saya mohon dukungan untuk UMKM. Harga listrik dan gas yang mahal perlu diturunkan untuk mereka agar bisa memberikan kontribusi untuk UMKM. Kami juga mendukung usulan penambahan anggaran Kementerian UMKM,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI akhirnya sepakat menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian UMKM Tahun 2026 sebesar Rp425,51 miliar untuk diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menekankan bahwa tambahan anggaran ini krusial untuk melaksanakan program-program yang memberi dampak nyata pada kesejahteraan rakyat.
“Kementerian UMKM berkaitan dengan nadi perekonomian bangsa. Semangat UMKM harus dijaga agar maju dan sejahtera bersama,” katanya.
Menurut Rahayu, UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB nasional serta menyerap hingga 97 persen tenaga kerja Indonesia.
Menanggapi dukungan tersebut, Wamen Helvi memastikan Kementerian UMKM siap memaksimalkan anggaran untuk mendukung misi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Helvi menambahkan, tambahan anggaran akan difokuskan pada berbagai program prioritas, mulai dari layanan SAPA UMKM, Kartu Usaha, sertifikasi dan legalisasi, perluasan akses pembiayaan, hingga penguatan rantai pasok dan pemasaran produk.
“Melalui anggaran tersebut, kami optimistis bisa mendorong UMKM naik kelas. Bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, namun kami berusaha bekerja cerdas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Helvi.
Selain itu, Kementerian UMKM juga terus berkolaborasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi, guna menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi perkembangan UMKM.
