JAKARTA, MyInfo.ID – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI untuk mendorong jutaan pelaku usaha naik kelas. Dukungan tersebut diberikan melalui alokasi anggaran dalam program prioritas dan strategis pemerintah.
Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9). Agenda rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Wamen Helvi mengungkapkan bahwa Kementerian UMKM mendapat pagu anggaran sebesar Rp296,59 miliar untuk tahun 2026. Dana tersebut diarahkan untuk program pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan.
“Pagu eksisting Kementerian UMKM berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp296.590.402.000,” ujar Helvi dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).
Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian UMKM dalam membina lebih dari 57 juta UMKM di seluruh Indonesia. Namun, sejumlah anggota DPR menilai besaran anggaran saat ini masih belum sebanding dengan tantangan yang dihadapi.
Ilham Permana, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, menekankan perlunya tambahan anggaran.
“Kementerian UMKM sudah memperlihatkan setiap rupiah anggaran harus berdampak kepada jutaan UMKM. Kami menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM agar bisa sepenuhnya terserap secara optimal pada 2026,” katanya.
Sementara itu, Bambang Haryo dari Fraksi Gerindra menegaskan kontribusi besar UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Ia menilai dukungan terhadap UMKM harus ditingkatkan, termasuk penyesuaian biaya energi.
