PURBALINGGA, MyInfo.ID – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto menyelenggarakan puncak kegiatan Gebyar Ramadan Syariah (Gerak Syariah) 2026 di Taman Kota Usman Janatin, Purbalingga pada Sabtu (7/3/2026) petang.
Kegiatan yang mengusung tema “Membuka Jalan Kebaikan Bersama Keuangan Syariah” ini merupakan bagian dari kampanye nasional OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat.
Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Christoveny, Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) wilayah Barlingmascakeb Budi Santoso, Ketua Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIBARSI) wilayah Tegal-Barlingmascakeb Sri Aprilliawati Maftukhah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga KH Zahid Khasani, serta Ketua Baznas Purbalingga Soedijanto.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga, OJK Purwokerto, Bank Indonesia Purwokerto, Kementerian Agama Purbalingga, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), HIMBARSI, dan ASBISINDO wilayah Barlingmascakeb. Komitmen ini bertujuan memperkuat upaya peningkatan literasi sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di masyarakat.
Selain itu, OJK juga menyerahkan fasilitas pembayaran digital QRIS kepada sejumlah pelaku UMKM di kawasan Taman Kota Usman Janatin sebagai langkah mendorong digitalisasi transaksi pada sektor usaha mikro dan kecil.
Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi OJK tersebut. Ia menilai Gerak Syariah menjadi momentum strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah sekaligus mendorong pemanfaatan produk-produk keuangan berbasis syariah.
“Harapannya masyarakat tidak hanya mengenal produk keuangan syariah, tetapi juga memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat berjalan secara optimal.
Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady menyampaikan bahwa industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Meski demikian, tingkat literasi dan pemanfaatan produk keuangan syariah di masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,42 persen, sementara tingkat inklusinya baru mencapai 13,41 persen.
