Isu ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola keamanan global, di mana komitmen dianggap belum berjalan seimbang.
Indonesia mendorong penguatan komitmen politik dan capaian substantif agar Konferensi Perlucutan Senjata kembali berfungsi efektif sebagai forum perundingan utama di bidang perlucutan senjata.
“Keamanan sejati dibangun dari rasa saling percaya dan dialog” ujar Menlu RI.
Di akhir pidatonya, Sugiono mengangkat pentingnya “dynamic resilience” atau ketahanan dinamis bagi forum tersebut. Konferensi dinilai harus mampu menjaga integritas dan mandatnya di tengah ketegangan geopolitik global.
“Perlucutan senjata bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga keharusan moral demi masa depan dunia yang lebih aman dan damai,” tegas Menlu.
Sebagai satu-satunya forum perundingan multilateral global di bidang perlucutan senjata, Konferensi Perlucutan Senjata berbasis di Jenewa dan beranggotakan 65 negara, termasuk lima negara pemilik senjata nuklir. Forum ini bekerja berdasarkan prinsip konsensus di bawah mandat Majelis Umum PBB dan telah melahirkan perjanjian penting seperti Konvensi Senjata Kimia serta Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir.
Sebagai anggota aktif, Indonesia secara konsisten mendorong perlucutan senjata yang komprehensif, transparan, dan tidak diskriminatif. Sikap ini kembali ditegaskan Menlu Sugiono di Jenewa, menempatkan Indonesia sebagai salah satu suara yang menyerukan penguatan tata kelola keamanan global di tengah ketidakpastian dunia.
