JAKARTA, MyInfo.ID – Meningkatnya eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah mulai berdampak pada aktivitas penerbangan internasional, termasuk rute perjalanan dari dan menuju Arab Saudi yang digunakan jemaah umrah Indonesia.
Sejumlah maskapai dilaporkan melakukan penyesuaian jalur penerbangan hingga penundaan jadwal sebagai langkah mitigasi terhadap dinamika situasi regional. Kondisi tersebut turut memengaruhi jadwal keberangkatan maupun kepulangan jemaah umrah asal Indonesia.
Situasi ini menjadi perhatian pemerintah mengingat jumlah jemaah Indonesia yang saat ini masih berada di Arab Saudi mencapai puluhan ribu orang.
Berdasarkan data dalam Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sebanyak 58.873 jemaah umrah Indonesia masih menjalankan ibadah di Arab Saudi.
Pemerintah memastikan seluruh jemaah tetap dalam pemantauan melalui koordinasi intensif antara otoritas Indonesia dan perwakilan diplomatik di Arab Saudi.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Puji Raharjo, menegaskan pemerintah terus mengikuti perkembangan situasi secara berkala.
“Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji Raharjo dikutip Minggu (1/3/2026).
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah meminta seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menjaga komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, serta KBRI Riyadh.
Koordinasi lintas lembaga dinilai penting agar setiap perubahan situasi, termasuk penyesuaian penerbangan, dapat segera ditangani tanpa mengganggu keselamatan jemaah.
“Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Selain memastikan kondisi jemaah di luar negeri tetap aman, pemerintah juga mengimbau keluarga di Tanah Air agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Kemenhaj menegaskan bahwa negara terus hadir melalui perwakilan resmi Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada seluruh jemaah.
Setiap penyesuaian kebijakan perjalanan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan jemaah umrah Indonesia.
Pemerintah juga meminta komunikasi tetap dilakukan melalui PPIU masing-masing agar informasi yang diterima berasal dari saluran resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
