Sadewo juga mengungkapkan masih adanya persoalan di lapangan, termasuk laporan pungutan biaya di salah satu puskesmas di wilayah Purwokerto Barat. Ia pun meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
“Saya menyampaikan ini karena banyak aduan dari masyarakat. Pengawasan harus diperkuat,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti ketidakhadiran sejumlah pimpinan fasilitas kesehatan dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, hal itu mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pelayanan publik.
“Hal penting seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius. Ini bukan soal saya, melainkan soal pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sadewo menekankan pentingnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan rumah sakit. Ia menilai pimpinan rumah sakit tidak harus berasal dari kalangan medis, selama memiliki kompetensi dalam manajemen.
Ia juga mengakui bahwa pada tahap awal implementasi program UHC masih ditemukan berbagai kendala, termasuk potensi penyimpangan.
“Dalam program baru, tentu ada tantangan, termasuk potensi penyimpangan. Itu hal yang wajar di tahap awal,” ujarnya.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan, antara lain melalui pemasangan informasi di puskesmas serta pembuatan materi edukasi yang mudah dipahami.
Sadewo menambahkan bahwa kebutuhan anggaran program ini cukup besar, bahkan meningkat dari Rp47 miliar menjadi Rp105 miliar. Meski demikian, pihaknya juga berhasil memperoleh dukungan anggaran non-APBD sebesar Rp294 miliar, termasuk dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
