Ia bahkan menyatakan siap menanggung biaya tersebut secara pribadi jika diperlukan.
“Jika tidak ada yang menanggung, silakan tagihkan kepada saya. Saya siap membayar dengan dana pribadi,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyebut langkah anggota DPRD Banyumas, Ito Anjarini, yang telah menempatkan petugas di puskesmas untuk membantu warga yang belum terdaftar atau belum aktif kepesertaannya.
Sadewo juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi adanya pungutan biaya kepada masyarakat, meskipun kebijakan layanan kesehatan gratis telah diberlakukan.
“Saya tidak ingin mendengar ada masyarakat yang masih diminta membayar biaya administrasi maupun biaya berobat. Layanan ini harus benar-benar gratis,” tegasnya.
Ia menambahkan, warga Banyumas yang memiliki KTP setempat berhak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa prosedur yang berbelit-belit.
“Siapa pun warga Banyumas yang datang ke puskesmas harus langsung dilayani tanpa banyak persyaratan,” katanya.
Meski demikian, dalam kondisi tertentu seperti kepesertaan yang belum aktif pada hari yang sama, pasien masih dimungkinkan dikenai biaya sementara sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu. Namun, menurutnya, hal tersebut seharusnya dapat diatasi melalui dana CSR atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing fasilitas kesehatan.
Ia menilai jumlah kasus tersebut relatif kecil dan masih dapat ditangani.
