Pemerintah menilai skema ini justru membuka peluang efisiensi biaya impor, terutama untuk komoditas LPG yang selama ini menjadi salah satu beban terbesar dalam neraca energi nasional.
Menanggapi isu yang berkembang terkait kedaulatan energi, Bahlil menegaskan kebijakan tersebut tidak akan merugikan kepentingan nasional.
“Kita hanya mengganti saja. Jadi volume angka impornya sama, switch tempatnya aja yang berbeda. Jadi yakinlah bahwa kedaulatan bangsa ini tetap terjaga, saya tidak akan mungkin menjual bangsa sendiri,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa setiap keputusan perdagangan energi tetap berlandaskan kebutuhan domestik serta pertimbangan ekonomi yang rasional.
Kerja sama perdagangan energi Indonesia–Amerika Serikat tertuang dalam Reciprocal Trade Agreement (RTA) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang difinalisasi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada 19 Februari lalu.
Melalui perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen meningkatkan pembelian produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai indikatif hingga USD15 miliar.
Adapun rinciannya meliputi:
- Impor LPG sekitar USD3,5 miliar
- Minyak mentah (crude oil) sekitar USD4,5 miliar
- Produk BBM olahan sekitar USD7 miliar
Kerja sama juga membuka peluang pengadaan komoditas energi lain, termasuk batubara metalurgi serta pengembangan teknologi batubara bersih sesuai kebutuhan nasional.
