Oleh: Bambang Setiarto
Fenomena arogansi di jalan raya kian menjadi sorotan publik sepanjang tahun 2025. Berbagai peristiwa yang viral di media sosial memperlihatkan perilaku pengendara yang merasa paling berkuasa di ruang publik, mulai dari melawan arus, menggunakan sirene ilegal, hingga melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap pengguna jalan lain.
Masifnya penyebaran video melalui platform digital membuat praktik arogansi berlalu lintas bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga cermin krisis etika dan rendahnya kesadaran sosial di masyarakat. Jalan raya yang seharusnya menjadi ruang bersama justru kerap berubah menjadi arena adu kuasa dan ego.
Arogansi yang Dipertontonkan di Ruang Publik
Sepanjang 2025, publik disuguhi sejumlah kasus yang menuai kecaman luas. Salah satunya adalah sikap arogan oknum patroli pengawal (patwal) yang mengawal kendaraan pejabat dan bertindak tidak profesional terhadap pengguna jalan lain. Kasus ini memicu kritik karena aparat seharusnya menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas.
Peristiwa lain terjadi di kawasan Puncak Bogor, ketika seorang pengemudi melawan arus dan bersikap kasar saat ditegur, bahkan mengklaim diri sebagai “orang penting”. Di Demak, pengemudi mobil mewah melakukan tindakan ugal-ugalan hingga melempar batu ke pengendara lain, memperlihatkan bagaimana arogansi bisa berujung pada tindak pidana.
Tak hanya individu, arogansi juga muncul secara kolektif. Rombongan pemotor di Pontianak yang menghadang bus pariwisata di jalan menurun menjadi contoh bagaimana kelompok tertentu merasa memiliki hak atas jalan umum. Fenomena penggunaan strobo dan sirene ilegal oleh kendaraan sipil, yang dikenal dengan istilah “tot-tot wuk-wuk”, semakin mempertegas simbol arogansi modern di jalan raya.
Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa arogansi tidak mengenal latar belakang sosial. Pejabat, aparat, maupun masyarakat biasa sama-sama berpotensi terjebak dalam perilaku sewenang-wenang di ruang publik.
Akar Masalah: Bukan Sekadar Pelanggaran Lalu Lintas
Arogansi pengendara tidak berdiri sendiri. Ada sejumlah faktor yang menjadi pemicunya, mulai dari rendahnya kesadaran hukum, lemahnya etika berlalu lintas, hingga kondisi psikologis seperti stres dan emosi akibat kemacetan.
Di sisi lain, kultur sosial yang permisif terhadap pelanggaran kecil, seperti menerobos lampu merah atau menggunakan bahu jalan, turut menormalisasi perilaku menyimpang. Ketika pelanggaran dibiarkan tanpa sanksi tegas, efek jera menghilang dan arogansi terus berulang.
Penyalahgunaan simbol kekuasaan, seperti pelat khusus, sirene, atau pengawalan, juga memperparah situasi. Jalan raya kerap diperlakukan sebagai ruang hierarkis, bukan ruang publik yang setara bagi semua warga.
