GAZA, MyInfo.ID – Hamas kembali menyuarakan penolakannya terhadap rancangan resolusi yang diadopsi Dewan Keamanan PBB terkait situasi Gaza. Dalam pernyataan resminya, kelompok tersebut menilai keputusan terbaru itu tidak mencerminkan kebutuhan politik maupun kemanusiaan warga Palestina, khususnya mereka yang berada di Jalur Gaza.
“Resolusi ini tidak memenuhi tingkat tuntutan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina kami, khususnya di Jalur Gaza, yang selama dua tahun mengalami perang genosida brutal dan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh penjajah teroris di depan seluruh dunia, dampak dan konsekuensinya masih berlangsung meskipun perang dinyatakan berakhir menurut rencana Presiden Trump.”
Pernyataan resmi tersebut dirilis Hamas melalui kanal Telegram, sebagaimana dikutip My Info pada Selasa (18/11/2025).
Hamas menilai resolusi tersebut justru membuka jalan bagi mekanisme perwalian internasional atas Jalur Gaza. Menurut mereka, skema itu tidak hanya ditolak oleh rakyat Palestina, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik Israel yang gagal diraih lewat operasi militernya selama dua tahun terakhir.
“Resolusi ini memberlakukan mekanisme perwalian internasional atas Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami dan faksi-faksinya. Ini juga memberlakukan mekanisme untuk mencapai tujuan penjajah, yang gagal dicapai melalui genosida brutalnya. Selain itu, resolusi ini memisahkan Jalur Gaza dari geografi Palestina lainnya dan berusaha memaksakan realitas baru yang menjauh dari prinsip dan hak nasional sah rakyat kami, sehingga merampas hak rakyat kami untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.”
Kelompok itu juga menegaskan bahwa perlawanan bersenjata tetap menjadi hak rakyat Palestina. Mereka menolak campur tangan pihak mana pun yang mencoba mengatur senjata perlawanan tanpa adanya solusi politik yang menjamin berakhirnya pendudukan.
“Melawan penjajahan dengan segala cara adalah hak sah yang dijamin oleh hukum dan konvensi internasional. Senjata perlawanan terkait dengan keberadaan penjajah, dan setiap pembahasan tentang senjata harus tetap menjadi urusan nasional internal yang terkait dengan jalur politik yang memastikan berakhirnya pendudukan, pendirian negara [Palestina], dan penentuan nasib sendiri.”
Hamas juga mengecam rencana penempatan pasukan internasional yang disebut-sebut akan bertugas menjaga stabilitas di Gaza. Mereka menilai bahwa skema tersebut justru membuat pasukan internasional menjadi bagian dari konflik.
“Menugaskan pasukan internasional dengan tugas dan peran di dalam Jalur Gaza yang termasuk melucuti senjata perlawanan, menghilangkan netralitasnya, dan menjadikannya pihak dalam konflik yang mendukung penjajah.”
Menurut mereka, jika pasukan internasional tetap dibentuk, penempatannya hanya boleh dilakukan di wilayah perbatasan untuk memantau gencatan senjata dan sepenuhnya berada di bawah kendali PBB.
