SEMARANG, MyInfo.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dengan menempatkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai prioritas utama. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor primer.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa penetapan Renja 2026 merupakan hasil serap aspirasi dari seluruh daerah pemilihan. Menurutnya, meski Jawa Tengah telah mencatat capaian signifikan dengan produksi padi mencapai 8,85 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2024, tantangan di lapangan masih cukup besar, terutama dalam penyediaan sarana produksi.
“Persetujuan Renja 2026 bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan peta jalan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, peternak, serta nelayan. Kami berkomitmen memastikan target produksi tinggi, seperti proyeksi 11,8 juta ton padi pada 2025, dapat tercapai secara berkelanjutan,” ujar Setya Arinugroho di Semarang.
Ia menjelaskan, fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD pada 2026 akan difokuskan pada penyelesaian isu-isu krusial di lapangan. Untuk sektor pertanian, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi akan diperketat. Keluhan petani terkait kelangkaan pupuk dan kendala administrasi dalam penggunaan kartu tani menjadi perhatian utama dewan. Renja 2026, lanjutnya, menekankan pentingnya distribusi pupuk bersubsidi yang tepat waktu dan tepat sasaran, disertai percepatan perbaikan jaringan irigasi serta penyaluran bibit unggul.
Selain pertanian, perhatian juga diarahkan pada sektor peternakan dan perikanan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut, DPRD akan mendorong penyediaan pakan ternak berkualitas dan terjangkau, serta pelaksanaan program kesehatan hewan berkala untuk menjaga kualitas produk ternak. Sementara di bidang perikanan, penganggaran akan difokuskan pada peningkatan fasilitas penangkapan ikan yang lebih modern dan efisien.
