BOGOR, Myinfo.ID – Menteri Sosial (Mensos) Saiullah Yusuf meninjau secara langsung proses penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kantor Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa penambahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dan peningkatan nilai bansos merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat menengah ke bawah.
“Inilah afirmasi, inilah pembelaan, kepedulian, atensi Presiden Prabowo khususnya kepada rakyat di desil 1, 2, 3, dan 4,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Kunjungan Mensos ke Cibinong dilakukan untuk memastikan mekanisme penyaluran bansos berjalan lancar sekaligus berdialog dengan masyarakat penerima manfaat. Ia juga melakukan pengecekan langsung terhadap data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data,” katanya.
Hingga kini, lebih dari 4 juta bansos reguler telah disalurkan kepada masyarakat. Gus Ipul memastikan BLTS senilai total Rp31,54 triliun akan difokuskan kepada KPM di desil 1 hingga 4 DTSEN, dengan nominal Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.
Mensos meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah agar penyaluran bantuan benar-benar sesuai target.
“Meminta daerah agar data dari BPS sesuai yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan 17 juta KPM baru telah memiliki rekening agar proses penyaluran lebih efisien.
“Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia,” katanya.
Menurutnya, penyaluran melalui bank Himbara tidak dikenai biaya tambahan, sehingga menjadi jalur utama distribusi bantuan. Namun, bagi penerima yang belum memiliki rekening, PT Pos Indonesia tetap menjadi alternatif agar bantuan bisa diterima tepat waktu.
“Lewat PT Pos kita tak perlu rekening, nanti diserahkan ke PT Pos data yang sudah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan kepada KPM. Hari ini sedang finalisasi,” kata Gus Ipul.
