JAKARTA, MyInfo.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial (bansos) sekaligus langkah strategis untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.
Saifullah menegaskan, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan sistem baru yang sudah diverifikasi dan diperingkat dari desil 1 hingga 10, pemerintah dapat lebih akurat menentukan siapa saja yang berhak menerima bansos.
“Yang kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil pengecekan tersebut ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos. Untuk itu, bantuan akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak,” jelas Saifullah dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Mensos Saifullah mengungkapkan pihaknya juga menelusuri penerima bansos yang diduga terlibat perjudian daring (judol). Menurutnya, bansos tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Untuk sementara ini, tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol, tidak akan bisa menerima bansos lagi. Kecuali bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan, itu pun harus melakukan reaktivasi, daftar ulang lewat desa, kelurahan, atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan, bekerja sama dengan Dinsos setempat,” tegas Saifullah.
Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75 persen. Presiden Prabowo, melalui arahan kepada Mensos, meminta agar masyarakat memahami bahwa bansos hanya bersifat sementara. Setelah itu, penerima harus diarahkan ke program pemberdayaan agar dapat mandiri secara ekonomi.
