JAKARTA, MyInfo.ID – Pemerintah terus melakukan evaluasi mendalam sekaligus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih baik dan menyentuh sasaran utama, yakni keselamatan serta kesehatan anak-anak. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan program prioritas nasional ini.
“Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya dikutip, Selasa (30/9/2025).
Keselamatan Anak Jadi Fokus Utama
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo menekankan bahwa seluruh langkah perbaikan tata kelola MBG harus berlandaskan pada satu tujuan utama, yaitu menjamin keamanan anak-anak penerima manfaat.
“Yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” ujarnya menegaskan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga melaporkan berbagai upaya yang sedang dijalankan pemerintah untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan MBG agar lebih disiplin, bersih, dan higienis.
Enam Langkah Perkuat Tata Kelola MBG
Dalam keterangan persnya, Menko Pangan memaparkan enam langkah utama yang saat ini ditempuh pemerintah:
- Evaluasi SPPG Bermasalah
Menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dievaluasi menyeluruh, termasuk disiplin kerja, kualitas, dan kemampuan juru masak. - Sterilisasi Alat Makan
Seluruh SPPG diwajibkan melakukan sterilisasi peralatan makan agar terjamin kebersihannya. - Perbaikan Proses Sanitasi
Penekanan pada kualitas air bersih dan pengelolaan limbah di setiap satuan layanan gizi. - Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Kepemilikan SLHS kini menjadi syarat mutlak, bukan hanya formalitas administratif. - Pemantauan Rutin Puskesmas dan UKS
Peran fasilitas kesehatan diperkuat untuk melakukan pengawasan rutin di lapangan. - Kolaborasi Lintas Sektor
Seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya diminta aktif berpartisipasi dalam perbaikan tata kelola.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keterbukaan menjadi kunci dalam menjalankan program ini.
“Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tandasnya.
