“Jadi dapat dipastikan (guru yang mundur) tidak mengganggu proses MPLS, matrikulasi, dan belajar mengajar di Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pihaknya menghargai keputusan para guru yang memilih tidak menjalankan tugas.
“Kami tetap menghormati dan menghargai mereka yang tidak memenuhi panggilan atau mengajar di tempat lain. Sementara hal lain kami serahkan sepenuhnya ke BKN,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan memberikan pembekalan langsung kepada para guru dan kepala Sekolah Rakyat pada Agustus 2025, setelah peringatan Hari Kemerdekaan ke-80.
“Kemarin pada saat rapat terbatas sudah kami sampaikan keinginan kami untuk mengundang Bapak Presiden (untuk) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala sekolah dan seluruh guru-guru Sekolah Rakyat. Insya Allah nanti kalau sudah siap kami akan sampaikan,” kata Gus Ipul.
Pada tahun ajaran 2025/2026, jumlah titik Sekolah Rakyat akan meningkat secara signifikan. Sebanyak 37 titik baru akan mulai beroperasi pada Agustus 2025, melengkapi 63 titik yang telah lebih dahulu berjalan.
Selanjutnya, 59 titik tambahan direncanakan mulai aktif pada September, sehingga total keseluruhan Sekolah Rakyat yang akan beroperasi mencapai 159 titik di seluruh Indonesia. Keberadaan sekolah ini ditargetkan mampu melayani sekitar 15.370 siswa dari berbagai wilayah.
