“Pemerintah daerah karena menganggap pajaknya lebih penting dari keselamatan warganya, hanya karena mereka menghitung keuntungan untuk daerahnya, tapi warganya jadi korban,” ucapnya dengan nada kecewa.
Erwin menambahkan, sudah sejak lama warga meminta perusahaan tambang dan pemerintah membangun tanggul penahan, namun tidak pernah direalisasikan.
“Rumah yang terdampak ada tiga, satu rata dengan tanah, dua lainnya rusak berat. Sepanjang lereng itu banyak rumah yang terancam. Sudah lama kami khawatir, tapi tidak dihiraukan,” tambahnya.
Menurutnya, beberapa kali ada pertemuan antara pihak tambang dan dinas terkait, tetapi warga tidak pernah dilibatkan secara langsung.
“Dari dinas yang berkaitan katanya ada lawatan ke atas, tapi warga tidak tahu. Jadi pertemuan antara pihak semen dengan dinas itu tanpa menghadirkan kami. Keluh kesah warga tidak didengar,” ujarnya.
Longsor tersebut diduga berasal dari area tambang batu kapur yang menjadi sumber bahan baku Semen Bima, produk dari PT Sinar Tambang Arthalestari (PT STAR). Pabrik Semen Bima berjarak hanya beberapa kilometer dari titik longsor.
Perusahaan ini berdiri di atas lahan sekitar 43 hektar dan mulai beroperasi sejak tahun 2012. Dalam keterangan resminya, PT STAR menyebut bahwa Semen Bima berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui penyediaan semen berkualitas tinggi.
Produk utama mereka meliputi Portland Pozzolan Cement (PPC) dan Semen Komposit, yang banyak digunakan untuk proyek konstruksi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Madura.
Namun, sejak beberapa tahun terakhir, aktivitas tambang di sekitar Darmakradenan sering menuai protes dari warga yang merasa terancam keselamatannya. Warga menilai, penambangan batu kapur di wilayah curam tanpa pengamanan memadai berpotensi memicu longsor, seperti yang akhirnya terjadi kini.
